ASPEK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PROYEK

TUGAS

ASPEK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PROYEK

Dosen :

Oleh :

           

KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

FAKULTAS TEKNIK

JURUSAN TEKNIK SIPIL

TAHUN 2018

Pengertian dari Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi serta kapan digunakannya.

a. Pelelangan Umum;

b. Pelelangan Terbatas;

c. Pemilihan Langsung;

d. Penunjukan Langsung; atau

e. Pengadaan Langsung.

1.    Pelelangan Umum

1.1 Pengertian

Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.

1.2 Kapan Digunakannya

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi.

2.    Pelelangan Terbatas

2.1 Pengertian

Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk

pekerjaan yang kompleks.

2.2 Kapan Digunakannya

Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dan diyakini jumlah penyedianya terbatas, Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Terbatas.

3.    Pemilihan Langsung

3.1 Pengertian

Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3.2 Kapan Digunakannya

Digunakannya Pemilihan Langsung ketika Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

4.    Penunjukan Langsung

4.1    Pengertian

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.

4.2    Kapan Digunakannya

4.2.1 Kriteria Keadaan Tertentu

a.   penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian  pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:

    1)   pertahanan negara;

    2)   keamanan dan ketertiban masyarakat;

    3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat      ditunda/harus dilakukan segera, termasuk:

       a)  akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;

       b) dalam rangka pencegahan bencana;dan/atau

       c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan  publik

b.  pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;

c.  kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

c1. kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; atau

d.  Pekerjaan Konstruksi yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.

4.2.2 Kriteria Pekerjaan Konstruksi yang bersifat khusus

a.    Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem  konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/ diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition);

b.    Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;

c.    Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan.

5.      Pengadaan Langsung

5.1 Pengertian

Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.

5.2 Kapan Digunakannya

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus

juta rupiah), dengan ketentuan:

a. kebutuhan operasional K/L/D/I; 

b. teknologi sederhana;

c. risiko kecil; dan/atau

d. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil.